Pemerintah optimis jamin ketersediaan anggaran pilkada lanjutan

Penulis                : Suyitno Arman
Editor                  : Suyitno Arman

(Jakarta – tulungagung.bawaslu.go.id) – Pemerintah optimis mampu sediakan anggaran untuk pilkada lanjutan ditengah pandemic covid-19. Penegasan itu disampaikan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri M. Ardian Novrianto pada Rabu (10/6/2020) dalam webinar Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Kegiatan  yang digelar oleh Balitbang Kemendagri ini melibatkan peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari lintas unsur mulai sekretaris daerah, KPU, Bawaslu, kepala Balitbang daerah, kepala BKAD, serta kepala biro/kabag pemerintahan daerah.

Ardian menjelaskan, dari sisi anggaran semua pihak tidak perlu pesimis terhadap lanjutan pilkada 2020 meski digelar dalam kondisi wabah. Bahkan pemerintah telah memikirkan tidak hanya terkait ketersediaan anggaran, melainkan juga barang seperti alat pelindung diri (APD).

“Kita optimis. Dari anggaran tidak perlu pesimis. Namun kita juga perlu peranserta teman-teman di daerah. Karena semua itu juga tergantung dari rasionalisiasi dan optimalisasi rencana anggaran dan kegiatan yang harus disesuaikan akibat pandemic”.

Optimisme sama disampaikan Kepala Balitbang Kemendagri Agus Fatoni. Ia merinci berdasarkan data yang dirilis Internasional IDEA, terdapat 23 negara di dunia yang tetap melaksanakan pemilihan sesuai jadwal di Tahun 2020. Bahkan 16 negara telah selesai melaksanakan pemilihan dalam rentang Januari hingga Juni 2020 ini. Selain berjalan sukses, tingkat partisipasi juga tetap tinggi.   

Sikap kritis disampaikan kalangan sipil, diantaranya oleh Direktur Perludem Titi Anggraeni. Menurut Titi, anggaran pilkada tidak hanya dilihat dari kesiapan unsur penyelenggara saja. Ada elemen lain yang justru sangat rentan jika dikaitkan dengan pembiayaan pilkada, yakni unsur peserta pemilu.

“Saya mencatat ada 4 aspek dana pilkada. Yakni dana yang dikelola oleh penyelenggara pemilu, dana yang dikeluarkan oleh calon/peserta pemilihan, dana untuk aparat pengamanan, dan dana sosialisasi yang tersebar di berbagai institusi pemerintah lainnya”, tegas Titi.

Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung Suyitno Arman terlibat dalam webinar ini. Meski tidak sedang menyelenggarakan pilkada, namun dinamika politik dan regulasi yang berkembang dan terus berubah akan menjadi bahan penting dalam tata kelola keorganisasian pada lembaga pengawas pemilu.