Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahapan Pemilu 2024
|
Reporter : Intan Mulyana Rukmanawaty
Editor : Endro Sunarko
Bali (tulungagung.bawaslu.go.id). Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulungagung hadiri Rapat Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahapan Pemilu 2024 Tahun Anggaran 2022 di Four Points by Sheraton Bali pada (28/12/2022).
Pimpinan Bawaslu RI saat hadir dan memberikan sambutan Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahapan Pemilu 2024 Tahun Anggaran 2022 di Bali pada (28/12/2022).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI selama tiga hari pada tanggal 28-30 Desember 2022. Dihadiri seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabuapetn/Kota se Indonesia.
Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2022, Totok Haryono dalam sambutannya menyampaikan pencegahan dan pengawasan menjadi salah satu komponen Bawaslu dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan.
“Pencegahan dan pengawasan harus menjadi satu komponen Bawaslu. Ketika mengambil sikap dan kebijakan harus tertib barisan dan tegak lurus. Artinya setiap melakukan kebijakan dan keputusan dimasing - masing tingkatan harus berkoordinasi dan konsultasi ke pimpinan di atasnya,” jelas Totok Anggota Bawaslu RI.
Satu-satunya Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty berpesan kepada jajaran Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menjadikan IKP sebagai mitigasi utama dalam melakukan pencegahan Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat meberikan sambutan
“Setelah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) diluncurkan artinya dalam mitigasi tahapan pemilu dan pemilihan harus setajam mata elang yakni tajam dan akurat,” ujarnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja saat membuka kegiatan di Bali
Saat pembukaan kegiatan, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja mengingatkan pengawasan DPT harus dilakuakn dengan kekreatifan.
“Dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih lakukan dengan kecerdasan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Pemilu 2024,” ujarnya.
Endro Sunarko Anggota Bawaslu Tulungagung, untuk menindaklanjutinya menyampaikan kegiatan partisipatif sejatinya sudah menjadi budaya masyarakat dengan bentuk gotong royong,
“Pengawasan partisipatif sudah seharusnya menjadi budaya gotong royong yang dilakuakn masyarakat sehingga perlu didorong tumbuh kembali untuk pengawasan partisipatif pemilu dengan wujud kegiatan kerjasama dan gotong royong,” imbuhnya.
Sebagai informasi pengawasan partisipatif saat ini ada 34 lembaga pemantau pemilu dan masih sangat minim lembaga pemantau pemilu lokal, menjadi tanggungjawab kita bersama, melalui Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan pendaftaran pemantau pemilu dan kembali di buka meja layanan pendaftaran pemantau pemilu.
