Bincang Demokrasi Bawaslu–Percatu, Soroti Ancaman Politik Uang dalam Demokrasi

Tulungagung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung menggelar kegiatan bincang demokrasi bersama Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) Tulungagung pada 15 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung dan dihadiri oleh Ketua Percatu Tulungagung, Didik, sementara dari pihak Bawaslu Tulungagung yang diwakili oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin.

Dalam sambutannya, Nurul Muhtadin menyoroti fenomena demokrasi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, di mana telah terjadi dua kali operasi tangkap tangan (OTT). Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan berakar dari proses demokrasi itu sendiri, baik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurutnya, berbagai kasus tersebut tidak lepas dari kuatnya praktik politik uang yang masih mewarnai setiap perhelatan demokrasi. Ia menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Sementara itu, Ketua Percatu Tulungagung, Didik, menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaannya atas adanya kegiatan OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung. Ia juga menyoroti maraknya praktik politik uang yang kini seolah menjadi hal yang lumrah dalam proses pemilu.

Berdasarkan pengalamannya sebagai bagian dari tim sukses, Didik mengungkapkan bahwa pemilih cenderung lebih mempertimbangkan pemberian materi dibandingkan program kerja yang ditawarkan oleh calon. Tingginya biaya politik ini, menurutnya, berpotensi mendorong penyalahgunaan jabatan oleh pihak yang terpilih sebagai upaya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Pilihan sering kali didasarkan pada besaran materi yang diterima, bukan pada visi, misi, maupun kapasitas calon.

“Akibatnya, tidak menutup kemungkinan pemimpin yang terpilih kemudian berupaya mencari keuntungan pribadi melalui jabatannya,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Tulungagung berharap dapat membuka ruang diskusi yang konstruktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, dalam mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.