Bawaslu Tulungagung Hadiri Kegiatan Persiapan Pendanaan Pilkada Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur

Reporter : Hehareo Tesar Ashidiq Editor      : Pungki Dwi Puspito

Tulungagung (tulungagung.bawaslu.go.id) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, Punki Dwi Puspito dan Kordiv SDMO dan Diklat Suyitno Arman mengikuti kegiatan Pemantauan Persiapan Pendanaan Pilkada Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Rabu (20/09/2023)

Foto Bersama Narasumber Dan Peserta Kegiatan Pemantauan Persiapan Pendanaan Pilkada Tahun 2024 Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur , Rabu (20/09/2023)

Kegiatan dibuka oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsoyudo dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits. Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Sapni Shyahril, Ketua Bawaslu Kabupaten atau Kota Se-Provinsi Jawa Timur, Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten atau Kota Se-Provinsi Jawa Timur, Korsek atau Kasek Bawaslu Kabupaten atau Kota Se-Provinsi Jawa Timur. Warits selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjelaskan tujuan digelarnya rapat kali ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta untuk menjamin efektablitas dalam mendukung pelaksanaan anggaran serta persamaan persepsi yang tercantum dalam rencana strategis Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Sapni Shyahril menenjelaskan tentang bagaimana proses yang harus dilakukan untuk pengajuan anggaran dan sumber anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pilkada 2024 nanti. “Kemudian untuk anggaran yang diusulkan harus berdasarkan hasil pleno Komisioner baik ketua maupun anggota beserta Kepala Sekretariat. Hal ini untuk memastikan kebutuhan setiap divisi telah terakomodir sekaligus memastikan anggaran bisa mendukung tugas dan fungsi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pengawasan”, tegasnya Acara dilanjutkan dengan review kesiapan anggaran masing-masing kabupaten/kota se Jawa timur dan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Secara umum, isu yang dibahas pada kegiatan kali ini terkait dana hibah pilkada. Bawaslu akan tetap berupaya secara maksimal walaupun realisasi anggaran yang diusulkan terkadang tidak bisa 100% sepenuhnya terwujud, namun tanggung jawab pengawasan pemilu 2024 akan tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.