Bawaslu Tulungagung hadir sebagai audience Dialog Publik Demokrasi Berkeadaban

Reporter : Mustika Ayu Setyaputri

Editor : Pungki Dwi Puspito

Malang (tulungagung.bawaslu.go.id) – Bawaslu Kabupaten Tulungagung berkesempatan menghadiri Acara Dialog Publik dengan tema Demokrasi Berkeadaban : Menyongsong Pemilu Serentak 2024. Acara yang digelar oleh NGO Spektra (Studi dan Pemberdayaan Keswadayaan Rakyat) bersama dengan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Brawijaya ini diselenggarakan di Gedung Widyaloka Kampus Universitas Brawijaya Malang, Kamis (17/02/2022).

Tampil sebagai moderator yakni wartawan senior, Drs. Arif Afandi, M.Si. beserta 5 (lima) narasumber kegiatan antara lain Dekan FISIP Universitas Brawijaya Malang, Dr. Sholih Mu’adi, S.H., M.Si.; Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Dr. Arief Budiman; Pengasuh Pesantren An-Nur 1 Malang dan Ketua PBNU, Dr. KH. Fahrur Rozi, M.Pd.; Dosen Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang, Dr. rer.pol. M. Faishal Aminuddin, S.S., M.Si.; dan Mahasiswa Doktoral pada Program Information, Comuunication and Social Sciences di Oxford Internet Institute, University of Oxford, Abid Abdurrahman Adonis, M.A., M.Sc.

Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun, S.H., M.Hum, M.M. yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasinya terkait penyelenggaraan dialog publik tersebut, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi narasi kritis dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.

 “Dialog Publik demokrasi berkeadaban menyongsong Pemilu 2024 yang digelar oleh Spektra bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya sangat bermanfaat karena diisi oleh narasumber yang kompeten seperti dari KPU RI, FISIP Universitas Brawijaya, dan ada penanggap dari Bawaslu Jatim. Melalui kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam menyongsong Pemilu 2024, khususnya terkait tahapan Pemilu dan Pilkada, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Money Politic, serta bisa menjadi gambaran peran Bawaslu dalam tahapan Pemilu 2024”, ujar Fayakun.

Menurut Fayakun, pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024, ada 272 pejabat pengganti Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah saat ini. Demokrasi sebagai amanat konstitusi yang merupakan Mitsaqon Gholidza (Perjanjian Agung), menjamin keadilan dan kebebasan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Sikap intoleran, pemaksaan kehendak, cara-cara kekerasan, dan sikap Takfiri dengan narasi Khilafah yang dibungkus agama, jelas-jelas mencederai dan menodai demokrasi Pancasila. Maka sebagai penyelenggara Pemilu kita mengaharapkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 hal itu tidak terjadi.

Karena semua bentuk perselisihan dan pergantian kepemimpinan, harus dilakukan secara damai dan melembaga, melalui Pemilihan Umum yang teratur berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Disadari, bahwa semua keputusan demokrasi tidak mungkin memuaskan semua pihak. Perbedaan pendapat yang menyertai proses Pemilihan Umum, bisa melahirkan keresahan bahkan konflik sosial. Pemilihan Umum tahun 2019 telah memberikan pembelajaran buat kita, untuk sedini mungkin memetakan dan meresolusi terjadinya kerawanan sosial.

Fayakun juga tidak mengesampingkan, bahwa era disrupsi teknologi telah melahirkan perubahan tata kehidupan manusia secara global. Kebebasan berpendapat sebagai ruh demokrasi, diekspresikan melalui media sosial, yang seringkali mengakselerasikan kerawanan sosial. Oleh karena itu, narasi demokrasi digital dengan nilai-nilai keadaban menjadi sebuah keniscayaan. Pelaksanaan kegiatan dialog publik ini sekaligus menjawab, peran perguruan tinggi dan civil society, dengan peran advokasi, empowerment dan social control, dalam mengawal demokrasi yang berkeadaban untuk Pemilu 2024. Selain Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dialog publik turut menghadirkan para dosen perguruan tinggi, aktivis Ormas, organisasi ekstra kampus, tokoh politik, tokoh agama dan pesantren serta Kepala Kesbangpol Linmas