BAWASLU TULUNGAGUNG : DATA SIDALIH HARUS AKURAT DAN AKUNTABEL

Reporter : Setiawan

Editor : Endro Sunarko

Tulungagung (tulungagung.bawaslu.go.id) - “Data Sidalih harus akurat dan akuntabel, karena masalah data adalah rawan konflik dan sebagai dasar bukti apabila ada permasalahan dari peserta Partai Politik yang tidak puas dalam pemilihan umum serentah Tahun 2024”, tegas Endro Sunarko, S.Pd. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung  sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat  dalam pengarahan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung pada Jum’at (27/01/2023) dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU beserta peserta dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Data Se – Kabupaten Tulungagung.

Ketua, Anggota, Sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung, PPK Divisi Data, dan Bawaslu Tulungagung saat menghadiri Bimtek Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Ruang Rapat Media Center KPU Kabupaten Tulungagung pada Jum’at (27/01/2023)

Sebagai dasar input data sidalih adalah dari pelaku, yaitu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) akan   membantu  input  data di tiap-tiap Desa/Kelurahan secara detail yang akan ditelusuri dari jumlah Kartu Keluarga (KK), pada pengalaman pemilu kemarin data yang paling bermasalah adalah wilayah yang banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, Panti Jompo dan Pondok secara garis besar yang bersangkutan sering pindah-pindah tempat, ”Pesan saya, mari kita sebagai penyelenggara Pemilu bersama-sama  mengawasi, mengawal dan mencermati data dari berbagai permasalahan yang nantinya  ditetapkan menjadi  Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa  akurat” , tambah Endro.

Ketua KPU Tulungagung, Susanah, P.Pd. dalam sambutanya mengatakan bahwa berkaitan data sangat  rentan  sekali dari konfilk permasalahan, dilihat dari pengalaman Pemilu kemarin bila ada permasalahan gugatan dari Peserta Partai Politik yang naik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasti akan meminta data sebagai bukti dukung, baik itu berupa Alat Data Komputer (ADK) ataupun hard copy dari berbagai formulir.

”Dari pengalaman-pengalaman kemarin kita dapat berbenah dan menghindari kesalahan-kesalahan supaya kedepan nanti bisa lebih solid dari pemilu tahun kemarin” ucap Susanah.