Bawaslu Launching IKP, Tulungagung Tergolong Tingkat Kerawanan Pemilu Rendah
|
Reporter : Intan Mulyana Rukmanawaty
Editor : Endro Sunarko
Jakarta (tulungagung.bawaslu.go.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung hadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Redtop Convension Centr Jakarta Pusat pada Jum’at, (16/12/2022).
Kegiatan ini disenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI), dengan diikuti Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi se-Indonesia serta Kooodinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Endro Sunarko beserta satu staf sekretariat Varig Cahyo Utomo.
Anggota Bawaslu Kab. Tulungagung Endro Sunarko dan staf sekretariat Varig Cahyo Utomo saat menghadiri Launching IKP di Jakarta pada Jum'at, (16/12/2022).
IKP dilaunching langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja serta dihadiri seluruh jajaran pimpinan Bawaslu RI.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat membuka kegiatan Launching IKP
Dalam sambutannya Bagja menyampaikan IKP merupakan Early Warning System atau alat untuk mendeteksi dini potensi-potensi kerawanan Pemilu 2024 agar nantinya dapat dicegah. Ia juga berharap IKP menjadi perhatian kita bersama khususnya penyelenggara pemilu.
“IKP merupakan Early Warning System atau alat untuk mendeteksi dini potensi kerawanan pemilu 2024, apa saja yang menjadi hambatan masyarakat untuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saya berharap IKP menjadi perhatian kita bersama sebagai peringatan sejak dini, yang paling utama adalah pencegahan,” jelasnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Mochammad Afifuddin saat sambutan berlangsung upaya penyelenggara pemilu harus mengutamakan pencegahan.
“Rangking IKP bukan ditunggu kebenarannya, namun sebagai upaya untuk dilakukan pencegahan,” imbuhnya.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga menyampaikan IKP sebagai rujukan dalam melakukan langkah-langkah stragis dalam melaksanakan Pemilu 2024.
“Jadikanlah IKP ini sebagai bahan rujukan melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan pemilu 2024 dan sebagai acuan bagi kita nantinya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan guna meminimalisir berbagai potensi kerawanan,” imbuhnya.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti saat memberikan sambutan pada Launching IKP
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenti menyampaikan harapannya agar penyusunan IKP ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua untuk mempersiapkan pemilu 2024.
“IKP yang dirilis Bawaslu itu mengacu pada semua hal yang dinilai dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan pemilu 2024. Semoga IKP ini mampu memberi manfaat bagi semua pihak,” jelasnya.
IKP ini bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan di 34 Provinsi se-Indonesia dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Ada lima Provinsi dengan tingkat kerawanan pemilunya tinggi yakni Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur. Kemudian ada 21 Provinsi dengan tingkat kerawanan pemilu sedang dan yang terakhir ada 8 Provinsi dengan tingkat IKP rendah salah satunya ada Provinsi Jawa Timur.
Menurut Endro Sunarko, IKP Kabupaten Tulungagung termasuk kategori tingkat IKP rendah karena masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur. Tapi tetap pencegahan harus diutamakan.
“Indek Kerawanan Pemilu Kabupaten Tulungagung rendah bukan berarti tidak ada kemungkinan terjadinya kerawanan pemilu. Namun, harus tetap melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024, agar demokrasi pemilu di Kabupaten Tulungagung bisa berjalan sesuai Perundang – undangan,” ujarnya.
