5 wacana yang diangkat divisi hukum dalam laporan akhir tahun
|
Penulis/Editor : Pungki Dwi Puspito
Blitar (tulungagung.bawaslu.go.id)- Kali ini, 19 Kabupaten / Kota Non Pilkada 2020 terutama Koordinator Divisi Hukum Hubungan masyarakat Data dan Informasi (HHDI) Bawaslu Kabupaten, bersama Koordintor Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) Bawaslu Kota melakukan rapat Koordinasi penyusunan laporan akhir kegiatan Tahun 2020. Rabu (17/2/2020)
Rapat koordinasi (rakor) persiapan penyusunan laporan akhir Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, dihadiri jajaran kesekretariatan Divisi Hukum Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, disambut Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Mustofa bersama Kordiv Penanganan Pelanggaran, Arif Syarwani.
Dikesempatan yang sama Kepala Bagian Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Supratikno menyampaikan bahwa kehadirannya untuk menjalankan fungsi koordinasi penyiapan laporan tahunan Bawaslu Kabupaten/Kota. Beliau berharap rakor ini menghasilkan rumusan dan skema laporan akhir divisi hukum, untuk diajukannya di tingkat provinsi.
“Hasil dari rapat koordinasi penyusunan laporan akhir untuk Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota yang Non Pilkada, akan diajukan ke pimpinan Jawa Timur untuk dilakukan revisi dan persetujuan. Arahan dari pimpinan nanti, akan jadi tatanan penyusunan laporan akhir untuk divisi hukum Tahun 2020,“ terangnya.
Rakor 19 Kabupaten/kota di Bawaslu Kabupaten Blitar telah menghasilkan lima wacana yang akan diusung Divisi Hukum Kabupaten/Kota non Pilkada 2020 dalam laporan akhir Tahun 2020. Kelima wacana itu menjelaskan diseminasi pelaksanaan kegiatan yang pernah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/kota, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring program kegiatan yang diukur berdasarkan alat bantu I dan alat bantu II, penjelasan hasil produk hukum di Kabupaten/kota yang termuat dalam JDIH, dan evaluasi kegaiatan lain.
