Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Bawaslu Tulungagung Ikuti Penandatanganan IKU
|
TULUNGAGUNG – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengikuti kegiatan penandatanganan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara serentak yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Penandatanganan IKU menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilu berjalan selaras dengan arah strategis kelembagaan. Melalui IKU, setiap jajaran diharapkan memiliki ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pungki Dwi Puspito, bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengikuti rangkaian kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam memperkuat tata kelola dan kinerja pengawasan.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, menyampaikan bahwa IKU merupakan titik temu antara Rencana Strategis (Renstra) dengan kerja harian jajaran Bawaslu.
“IKU merupakan titik temu antara Rencana Strategis (Renstra), kerja harian,” ujar A. Warits.
Menurutnya, IKU tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana arah strategis kelembagaan benar-benar diwujudkan melalui kerja di lapangan.
“Jadikan IKU sebagai ukuran, sementara pelaksanaan di lapangan menjadi pembuktian apakah arah itu benar-benar menghasilkan perubahan,” lanjutnya.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya keterhubungan antara perencanaan strategis dan implementasi kerja. Setiap target yang ditetapkan melalui IKU diharapkan mampu mendorong jajaran Bawaslu untuk menghasilkan kinerja yang berdampak serta memberikan perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
Bawaslu Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk menjadikan IKU sebagai salah satu instrumen dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja kelembagaan. Dengan adanya indikator yang jelas, pelaksanaan program kerja diharapkan semakin terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
