Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Tulungagung Ajak Partai Politik Cegah Hoaks dan Kampanye Hitam di Ruang Siber

Bawaslu Tulungagung

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pungki Dwi Puspito saat pemaparan materi di kegiatan Workshop Dinamika Politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Kamis (22/10/2026).

Tulungagung – Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pungki Dwi Puspito, menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Dinamika Politik bertema “Regulasi Kampanye Pilkada: Strategi Partai Politik untuk Menghindari Pelanggaran Siber, Berita Hoaks, dan Kampanye Hitam di Kabupaten Tulungagung Tahun 2026” yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Kamis (22/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pungki Dwi Puspito menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat, khususnya partai politik, dalam menyikapi perkembangan informasi di ruang digital yang semakin cepat. Maraknya penyebaran berita hoaks, informasi menyesatkan, hingga kampanye hitam menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pungki menekankan bahwa setiap informasi yang diterima perlu terlebih dahulu diperiksa kebenarannya sebelum dibagikan kembali. Kebiasaan mengecek sumber, memastikan fakta, serta tidak terburu-buru menyebarluaskan informasi merupakan langkah sederhana namun penting untuk mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Menurutnya, ruang digital seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana edukasi politik dan penyampaian informasi yang konstruktif, bukan menjadi media penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat merugikan pihak lain.

Melalui workshop ini, diharapkan partai politik dapat semakin memahami regulasi kampanye, mengedepankan etika dalam komunikasi politik, serta berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung terus mendorong terwujudnya demokrasi yang berintegritas dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak bermedia sosial, menjaga kualitas informasi, serta bersama-sama mencegah potensi pelanggaran dalam aktivitas politik di ruang digital.