Bawaslu Jatim undang 38 Bawaslu kabupaten/kota rakor SOP keuangan

Reporter : Marsini,S.Sos.

Editor : Suyitno Arman, S.Sos.,M.Si.

Bawaslu Jatim mengundang Koordinator Divisi (Kordiv) SDM dan Organisasi serta Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu kabupaten/kota se-Jatim dalam rangka Rakor Penyusunan SOP Keuangan dan Tindak Lanjut atas Temuan BPKP tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Aria Centra Surabaya selama dua hari, Senin – Selasa (19-20 Oktober 2020).

Acara dibuka oleh Kordiv Organisasi Bawaslu Jatim Eka Rahmawati didampingi 3 komisioner lainnya, yakni Purnomo Satriyo pringgodigdo, Ihwanudin Alfianto, dan Nur Ellya Anggraeni.

Eka menjelaskan bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. Karena itu SOP yang dibuat haruslah benar-benar bisa mempermudah penyelesaian pekerjaan, lebih mudah dan efektif, dan dipastikan dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang ada.

“Catatan yang harus diperhatikan, SOP itu kalaupun dibuat sifatnya adalah harus mempermudah pekerjaan, bukan sebaliknya justru mempersulit pekerjaan”, ujar Eka.

Terkait dengan review tindak lanjut temuan BPKP, Eka meminta menjadi fokus bagi seluruh Bawaslu kabupaten/kota. Tidak saja bagi wilayah yang ditemukan catatan. Dia berharap dari tahun ke tahun pengelolaan dan pelaporan keuangan di jatim semakin baik. Sehingga predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terus dapat dipertahankan.

Menurut Rahman, tujuan SOP adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yg dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan, serta untuk mewujudkan good governance. Sedangkan manfaat SOP bagi internal adalah untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu. Sementara manfaat eksternal yakni untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Tulungagung Suyitno Arman dan BPP Marsini hadir dan mengikuti kegiatan ini hingga tuntas.